HELOBANDUNG.COM, BANDUNG – DPRD Jawa Barat menargetkan pembahasan rancangan peraturan daerah mengenai pembentukan dan susunan perangkat daerah selesai pada 5 November 2026. Rancangan tersebut menjadi dasar penyederhanaan serta penggabungan 14 organisasi perangkat daerah.
Ketua Pansus XX DPRD Jawa Barat Edi Askari pada Kamis, 15 Oktober 2026, mengatakan Kementerian Dalam Negeri meminta penataan baru tetap menjamin kelancaran pelayanan publik. Pemprov juga harus memperjelas uraian tugas, kedudukan, tata kerja, analisis jabatan, dan analisis beban kerja.
Kemendagri memberi perhatian khusus pada rencana pembentukan Badan Pengelola Aset dan BUMD agar kewenangannya tidak bertabrakan dengan aturan pengelolaan keuangan daerah. DPRD bersama akademisi masih menyelaraskan dasar yuridis serta fungsi badan baru tersebut.
Rencana integrasi antara lain mencakup Bappeda dengan BP2D, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dengan Dispora, serta Dinas Sumber Daya Air dengan Dinas Bina Marga. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil juga direncanakan bergabung dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan.
Pelaksanaan struktur baru direncanakan bertahap mulai 2027 untuk mengurangi risiko gangguan kepegawaian, anggaran, dan standar operasional. Tahap awal akan memprioritaskan tiga sampai empat OPD yang dinilai paling siap secara teknis.
Sumber: ANTARA News Jawa Barat, 15 Oktober 2026.