Perkuat Ekonomi Daerah, bjb Rangkul 10 BPR di Jawa Barat
daribandung.com, Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (bjb) menggandeng sepuluh Bank Perkreditan Rakyat (BPR) melalui penandatangananmemorandum of understanding (MoU) yang dilakukan Direktur Kepatuhan dan Manajemen Resiko bank bjb Agus Mulyana bersama 10 direktur BPR di Crown Plaza, Jalan Lembong, kemarin (30/3).
Kerjasama ini untuk penguatan perbankan di wilayah Jabar dan Banten guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi di daerah secara lebih maju dan merata. Kesepuluh BPR yang digandeng yaitu PT BPR Intan Jabar, PT BPR Karya Utama Jabar, PT BPR Cipatujah Jabar, PT BPR LPK Cimerak Ciamis, PT BPR Cianjur, PT BPR LPK Cigasong, PD BPR LPK Panyingkiran, PD BPR Cingambul, PD BPR LPK Banjaran, dan PD BPR LPK Bekasi. Terhadap kesepuluh BPR ini, bjb akan melakukan tata kelola perbankan dan manajemen resiko secara terintegrasi.
Agus Mulyana mengatakan, bjb sebagai entitas utama Pemprov Jabar ditunjuk untuk melakukan tata kelola dan manajemen risiko bersama terhadap lembaga jasa keuangan lainnya yang dimiliki dan dikendalikan oleh Pemprov Jabar. Untuk itu, kata Agus, bank bjb melaksanakan kerjasama bersama anak perusahaan dan perusahaan terealisasi yaitu BPR yang merupakan milik Pemprov Jabar.
Kerjasama ini dibuat untuk menyepakati hal-hal yang akan diatur dalam pelaksanaan tata kelola terintegrasi dan manajemen risiko terintegrasi konglomerasi keuangan bank bjb.
”Selain itu, kerjasama ini juga dilakukan untuk memenuhi peraturan Otoritas Jasa Keuangan tanggal 19 November 2014 tentang Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan dan peraturan Otoritas Jasa Keuangan tanggal 19 November tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan,” kata Agus.
Menurut Agus, dengan adanya penunjukan bank bjb sebagai entitas utama, bank bjb ikut mendorong terciptanya tata kelola perusahaan dan pengelolaan risiko yang baik pada anggota konglomerasi keuangan bank bjb.
”Perjanjian kerjasama ini juga sebagai dasar pemantauan pelaksanaan tata kelola perusahaan atau yang biasa disebut good corporate governance (GCG) dan pengelolaan manajemen risiko pada anggota konglomerasi bank bjb,” ujarnya.
Agus menambahkan bahwa selama ini lembaga yang berafiliasi dengan bjb berjumlah 32 lembaga dan setelah merger, jumlahnya menjadi 27 lembaga.
”Ini (kerjasama tata kelola dan manajemen risiko) tahap pertama, baru permulaan awal saja. Nanti ke depan akan ada lagi lembaga yang bekerjasama dengan kami,” ujarnya.
Agus menilain bahwa kerjasama ini memberi efek yang sangat positif di tengah persaingan ketat dan juga menambah daya saing antara BPR. Menurutnya, BPR selalu memiliki konsekuensi di tengah persaingan dimana tata kelola dan manajemen risiko harus berjalan baik. ”Jika ini berjaln, bjb sebagai pemilik juga memiliki kepentingan (terhadap BPR) apalagi BPR banyak bergerak di sektor mikro dan UMKM,” katanya.
Dalam kesempatan yang sama, Kabiro Investasi dan BUMD, Sony Samsu Adisudarma mengatakan, bahwa langkah awal menggandeng10 BPR ini merupakan langkah yang sangat positif. Terlebih ada empat BPR yang memiliki kriteria yang masuk level nasional yaitu BPR Cipatujah, BPR Karya Intan Jabar, BPR Karya Utama Jabar dan BPR Cianjur.
”Nantinya, dalam mekanisme pengelolaannya, bjb akan berperan lebih dalam lagi dalam tata kelola manajemen secara lebih terintegrasi dan juga dalam monitoring,” ujar Soni.
Sementara dalam segi sistem, hal ini dianggap sangat strategis. Selain ikut aturan perundang-undangan, kerjasama ini juga menjadi komitmen bjb untuk mengaping BPR yang merupakan milik Pemprov Jabar dalam hal pendampingan , baik terkait organisasi maupun manajemen, agar BPR bisa tumbuh semakin kuat dan sehat di masa yang akan datang. (rie/fik)
