Wujud Tanggungjawab Generasi Muda
darikita.com, CANGKUANG – Saat ini, masyarakat seringkali terlihat sangat kritis terhadap tindakan para elite politik, baik kinerja legislator maupun maraknya kasus korupsi yang sudah mengakar dan seakan sudah menjadi perilaku yang biasa.
Berhadapan dengan permasalahan itu, rasanya perlu ditelaah kembali latar belakang sering terjadinya hal itu di Indonesia. Paparan itu muncul dari anggota Komisi X DPR-RI Dadang Rusdiana saat melakukan reses di Desa Cangkuang, belum lama ini.
Menurutnya, berpolitik di masa kini sangat mahal. Dia mencontohkan ketika seseorang mencalonkan diri sebagai kepala desa, kepala daerah ataupun anggota dewan harus ada uang yang dikeluarkan dengan jumlah yang sangat besar. Pasalnya, masyarakat cenderung menganggap bahwa pemilihan umum adalah pesta bagi rakyat di mana mereka bisa melakukan apa saja untuk kemudian mengunci tingkat gizi atau kemampuan setiap kandidat. ’’Jadi visi misi hari ini seakan-akan terkalahkan oleh gizi yang harus dimiliki oleh kandidat tersebut,” jelasnya.
Hal itu memicu persoalan, karena setelah terpilih, mereka berpikir untuk mengembalikan modal yang telah dikeluarkan demi mendapatkan kursi panas. Oleh karena itu, penting dipikirkan, bagaimana agar para generasi muda tidak terjebak pada pola lama yang salah, sehingga mulai belajar berpolitik yang baik dan cara menjalankan kewajiban sebagai warga negara yang baik di dalam memilih pemimpin. ’’Mereka juga harus diajarkan bagaimana cara memperjuangkan hak-haknya. Itu kan inti dari berpolitik yang sebenarnya,“ tegas Dadang.
Dengan demikian, diharapkan setiap warga negara terutama para generasi muda akan dapat bertanggung jawab pada negara dan tidak ikut merusak negara. ’’Karena yang selama ini dirasakan semuanya merusak kondisi politik negara, sehingga negara kita jadi semrawut seperti sekarang ini,” sahutnya.
Untuk kedepannya, diharapkan para generasi muda diberi sebuah ajaran-ajaran adiluhung mengenai berpolitik yang baik dan benar semenjak dini. ’’Sebetulnya di komunitas saya sudah diajarkan bagaimana kita sejak awal belajar tentang politik yang benar, lurus, jujur, dan tidak menghalalkan segala cara,” urainya.
Dia juga telah mencanangkan adanya himpunan mahasiswa Kabupaten Bandung sebagai salah satu upaya untuk membuat para generasi muda agar lebih peduli pada politik kebangsaan. ’’Bukan politik kelompok, golongan, dan pribadi. Kami ingin juga mereka memahami bahwa bangsa dan negara ini tidak akan maju tanpa keikutsertaan seluruh elemen bangsa,” katanya.
Sementara itu, untuk implementasi pengajaran politik terhadap para pelajar SMP dan SMA sebenarnya dapat diperoleh dari pelajaran PPKN. Hanya saja, semuanya kembali kepada gurunya dalam menanamkan cara berpolitik yang benar kepada para siswanya. ’’Sehingga ketika mereka berada di luar lingkungan sekolah telah memahami itu dan bisa menularkan kepada masyarakat yang lain agar tidak ikut mencoreng moreng muka politik Indonesia,” pungkasnya. (mg15/vil)