HELOBANDUNG.COM, BANDUNG – Pemerintah Provinsi Jawa Barat menyiapkan tim lintas sektor hingga tingkat desa dan kelurahan untuk menangani anak tidak sekolah. Camat, kepala desa, lurah, dinas pendidikan, dan unsur terkait diminta terlibat langsung dalam penelusuran serta penanganannya.
Arahan itu disampaikan Sekretaris Daerah Jawa Barat Herman Suryatman dalam Rapat Koordinasi Pendidikan di Aula Dewi Sartika, Dinas Pendidikan Jawa Barat, Kota Bandung, Senin, 12 Oktober 2026. Rencana tersebut kemudian diumumkan pemerintah provinsi pada Rabu, 14 Oktober 2026.
Menurut Herman, persoalan anak tidak sekolah tidak bisa hanya dibebankan kepada dinas pendidikan atau Kementerian Agama. Pemerintah di setiap jenjang perlu memetakan penyebab di tingkat keluarga sebelum menentukan bantuan yang tepat.
Hambatan yang dihadapi anak dapat berbeda-beda, mulai dari kondisi ekonomi, keharusan membantu pekerjaan orang tua, sampai kebutuhan layanan bagi penyandang disabilitas. Karena itu, pendekatan seragam dinilai tidak cukup untuk mengembalikan mereka ke jalur pendidikan.
Pendidikan kesetaraan melalui Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat, termasuk Paket A, B, dan C, menjadi salah satu alternatif. Jadwal yang lebih fleksibel, termasuk belajar pada akhir pekan atau di luar jam kerja, diharapkan dapat menjangkau anak yang sulit mengikuti pendidikan formal.
Sumber: Portal Resmi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, 14 Oktober 2026.