BANDUNG — Pemerintah Kota Bandung mendorong pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah serta pedagang kaki lima segera mengurus sertifikasi halal. Langkah ini dinilai dapat meningkatkan kepercayaan konsumen sekaligus memperkuat daya saing produk.
Wali Kota Bandung Muhammad Farhan pada Senin, 19 Oktober 2026, menyampaikan bahwa sertifikasi halal memberikan kepastian mengenai proses dan kualitas produk. Label tersebut juga dapat menjadi nilai tambah ketika pelaku usaha memperluas pasar.
Halal berkaitan dengan daya saing
Pasar produk halal berkembang tidak hanya di negara berpenduduk mayoritas Muslim. Sejumlah negara menjadikannya bagian dari perdagangan dan konsumsi, sehingga kepatuhan terhadap standar dapat membuka peluang usaha yang lebih luas.
Bagi UMKM, sertifikasi juga membantu usaha menata bahan baku, alur produksi, penyimpanan, dan pencatatan. Proses itu dapat memperkuat konsistensi produk serta kesiapan ketika bekerja sama dengan toko modern, platform digital, maupun pembeli institusi.
Kebersihan dan keamanan pangan harus menyertai
Pemerintah kota mengingatkan bahwa status halal harus diikuti praktik pengolahan yang bersih dan aman. Peralatan, lokasi penjualan, penyimpanan bahan, serta cara penyajian perlu memenuhi standar kebersihan agar konsumen terlindungi.
Pemkot Bandung juga mengajak organisasi kemasyarakatan, termasuk Persatuan Islam, membantu edukasi dan pendampingan kepada PKL. Jaringan organisasi yang dekat dengan masyarakat dapat memudahkan pelaku usaha memahami tahapan pengajuan.
Pelaku UMKM dan PKL disarankan menggunakan saluran resmi untuk memperoleh informasi mengenai persyaratan, biaya, program fasilitasi, serta lembaga pemeriksa. Mereka juga perlu berhati-hati terhadap pihak yang menjanjikan penerbitan sertifikat secara instan tanpa prosedur yang sah.
Sumber: ANTARA Jawa Barat, 19 Oktober 2026.