BANDUNG — Jawa Barat memperoleh alokasi 49.299 unit Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau perbaikan rumah tidak layak huni pada 2026. Jumlah itu meningkat tajam dari alokasi tahun sebelumnya sebanyak 6.367 unit.
Setiap unit menerima dukungan sebesar Rp20 juta. Dengan kuota baru, program menjangkau lebih banyak keluarga, tetapi pelaksanaannya tetap perlu memastikan ketepatan penerima, kualitas pekerjaan, keterbukaan pemilihan bahan, dan pertanggungjawaban dana.
Sekretaris Daerah Jawa Barat Herman Suryatman menyampaikan perkembangan tersebut saat mendampingi kunjungan kerja Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait di Desa Gambarsari, Kecamatan Pagaden, Kabupaten Subang, pada Senin, 5 Oktober 2026.
Subang menjadi salah satu contoh kenaikan alokasi. Kabupaten itu memperoleh 1.332 unit pada 2026, dibandingkan 225 unit pada tahun sebelumnya. Pemerintah daerah menyebut proses pelaksanaan di lapangan menggunakan mekanisme yang melibatkan masyarakat agar belanja bahan dan pengerjaan dapat diawasi.
Dari total 49.299 unit yang dialokasikan untuk Jawa Barat, sebanyak 13.432 unit dilaporkan telah terealisasi. Dengan demikian, pelaksanaan sisa program perlu dikejar tanpa mengurangi standar kelayakan bangunan dan akuntabilitas penyaluran.
Program BSPS bersifat stimulan dan ditujukan untuk membantu peningkatan kualitas rumah warga. Pemerintah kabupaten/kota dan masyarakat penerima mempunyai peran penting dalam memastikan bantuan benar-benar menghasilkan hunian yang lebih aman dan sehat.
Sumber informasi: Titik Bandung, berdasarkan keterangan Pemprov Jawa Barat, 10 Oktober 2026.