Di samping aksi ujuk rasa kemarin, FPI juga menginisiasi demo lain yang dilaksanakan beberapa bulan belakangan. Menurut Menko Polhukam Wiranto, itu tidak perlu dilakukan. Selama komunikasi antara masyarakat dengan pemerintah masih berjalan, demo menjadi upaya terakhir yang harus dilakukan.
”Kalau komunikasi (antara masyarakat dengan pemerintah) sudah tidak jalan,” kata dia.
Menurut Wiranto, sampai saat ini komunikasi masyarakat dengan pemerintah masih berjalan baik. Karena itu, dia meminta masyarakat menahan diri. Tidak lantas mudah terpancing untuk turun ke jalan. Sebab, dia berpendapat, itu kurang baik. Mengingat, pemerintah saat ini sangat terbuka. ”Jangan sampai demo menjadi trend untuk menekan,” ujarnya.
Misalnya menjelekan atau memojokan aparat dan pemerintah. Pernyataan itu disampaikan bukan untuk melarang masyarakat menyuarakan pendapat di muka umum. Melainkan agar mereka tidak mudah terprovokasi. ”Demo boleh. Tapi, ada rambu-rambunya,” ucap mantan panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) itu.
Lebih baik lagi, sambung dia, komunikasi dilakukan secara langsung. Dia menjamin, dia siap menerima siapapun yang hendak berkomunikasi dengan dirinya.
”Nggak usah ramai-ramai. Lima atau sepuluh orang ketemu di Kemenko Polhukam. Pasti saya terima dengan baik,” terang dia.
Sementara itu, Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian ogah banyak komentar. Dia menyebutkan, dirinya memang sudah menerima laporan soal bentrok antara FPI dengan GMBI. Soal bentrok yang berbuntut demo kemarin itu, dengan tegas dia menyatakan, setiap pelanggaran akan ditindak. ”Prinsipnya seandainya ada pelanggaran hukum kami tindak,” kata dia tegas. Penahanan 12 anggota FPI di Bogor adalah salah satu buktinya.
Kapolda Jabar Irjen Pol Anton Charliyan pun berpendapat serupa. Dia menanggapi santai demo yang dilaksanakan FPI kemarin. Meski massa menuntut agar dia dicopot dari jabatannya saat ini, Anton tetap tenang. ”Iya nggak apa-apa. Itu haknya demo,” ujarnya.