Melayani warga Bandung, melalui cakupan bidang pelayanan kesehatan dan pendidikan, meski menjadi terobosan kebijakan politik Pemkot Bandung, tetapi masih perlu ditingkatkan. Untuk itu, DPRD Kota Bandung, telah menyepakati perwujudkan penanganan persoalan pendidikan warga miskin dalam APBD Perubahan. ”Kesepakatan itu telah dimuat dalam KUA-PPAS, APBD Perubahan 2016,” ucap Isa.
Poin pentingnya sambung Isa, peringatan HJKB ke-206 harus dijadikan momentum pencapaian yang lebih baik ditahun-tahun mendatang.
Di tempat sama, Wali Kota Bandung Ridwan Kamil menyatakan, menjawab tantangan permasalahan kemiskinan warga kota, konsep pembangunan perlu didukung dengan Badan Usaha Milik Daerah. Badan ini harus mampu mengakselarasi pembangunan sebagai jawaban percepatan pembangunan, salah satunya pengentasan kemiskinan.
”Maka, keseimbangan hidup itu menjadi kunci kesuksesan pembangunan. Apalagi dalam mewujudkan Bandung Smart City,” kata pria yang akrab disapa Emil ini.
Penegasannya, sambung Emil, smart city harus mampu menjawab daya saing. Kita jangan sampai jadi penonton. Tapi, tampil terdepan dalam mewariskan nilai-nilai kejuangan. ”Intinya, Kota Bandung harus lebih maju dari daerah lain, dan siap berkompetisi,” ucap Emil.
Dari yang telah diperjuangkan melalui smart city, bidang pendidikan, kesehatan dan kepuasan masyarakat, begitupun upaya mengentaskan kemiskinan itu, perekonomian Kota Bandung tumbuh tertinggi dengan 8 persen melebihi pertumbuhan ekonomi nasional.
Atas dasar itu pula, memasuki tahap finalisasi pembahasan SOTK di Pansus 9 DPRD Kota Bandung, Pemkot bersama-sama dewan, menginisiasi lahirnya lembaga khusus yang menangani masalah kemiskinan.
”Dengan Dinas penanggulangan kemiskinan dan sosial didukung anggaran Rp 1 triliun, diharapkan persoalan kesejehteraan rakyat dapat diwujudkan,” kata Emil.
Menurut dia, Momentum HJKB menjadi titik tolak perubahan untuk mencapai kota Bandung berperadaban yang mandiri dan keberpihakan kepada masyarakat.
