Dikatakannya, sebelum pindah ke lokasi baru, terlebih dahulu disiapkan sarana dan prasarana pendukungnya seperti akses jalan, air, dan ketersediaan listrik. Sebab pemukiman baru itu belum semuanya memiliki sarana dan prasarana memadai. Dari 1.485 KK yang terkena dampak sosial pembangunan PLTA Upper Cisokan, dimana 37 persen warga di antaranya masuk kategori miskin, dan sebagian besar tidak memiliki dokumen tanah. Hanya 202 KK yang dokumen kepemilikan tanahnya lengkap. Sisanya berupa leter C, SPPT, girik, dan hanya bukti dalam bentuk kwitansi. Tercatat pula 1.390 rumah penduduk, 2 sekolah, 4 madrasah, 7 masjid, 34 mushola dan 1 fasilitas sanitasi yang akan dibongkar.
Untuk membebaskan lahan, bangunan, dan tanaman milik warga PT. PLN (persero) menggelontorkan anggaran baik di Rongga dan Cipongkor yang menjadi accsess road sebesar Rp 352 miliar dengan luasan 204,2 hektar. Berdasarkan data yang dihimpun nilai penantian ladang sebesar Rp 84.000 permeter persegi, sawah Rp 110.000 per meter persegi, pekarangan Rp 88.500 per meter persegi. Khusus untuk makam nilai penggantiannya Rp 840.000 per unit buat makam biasa, dan Rp940.000 per unit makam yang dikeramik. ’’Kami bersama PLN juga akan melakukan pendampingan untuk pemberdayaan ekonomi sampai tahun 2020. Pemberdayaan ekonomi yang sudah berjalan di Kecamatan Cipongkor dalam bentuk koperasi yang bergerak dalam bidang peternakan dan pertanian. Hal ini perlu agar roda perekonomian di sana semakin tumbuh dan berkembang. Justru dengan hadirnya PLTA Upper Cisokan masyarakat harus merasakan dampak positifnya,” tandasnya. (drx/vil)