HELOBANDUNG.COM, BANDUNG — Pola penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) di Kota Bandung disiapkan sebagai model bagi 26 kabupaten dan kota lain di Jawa Barat. Pemerintah kota dan provinsi menguji penguatan kolaborasi melalui operasi gabungan di sejumlah ruas utama.
Tim gabungan melibatkan Dinas Sosial, Satpol PP, Diskominfo, serta perangkat daerah teknis. Keterlibatan unsur provinsi ditujukan sebagai penebalan terhadap kegiatan yang selama ini rutin dilakukan Pemkot Bandung, sekaligus untuk mempelajari pola penjangkauan dan tindak lanjutnya.
Operasi menyusuri Jalan Pasteur di bawah Flyover Mochtar Kusumaatmadja, Pasir Kaliki, Pajajaran, Wastukancana, LLRE Martadinata, hingga kawasan Gedung Sate. Petugas membagi peran agar penjangkauan dapat dilakukan segera ketika menemukan PPKS di lapangan.
Pendekatan tidak disamaratakan. Sejumlah pengamen memperoleh imbauan mengenai batas waktu aktivitas, sedangkan anak jalanan, pengemis, manusia gerobak, dan kelompok rentan lain dijangkau untuk mendapatkan penanganan. Mereka yang terjaring dibawa ke rumah singgah Dinas Sosial Kota Bandung di Rancacili.
Tahap setelah penertiban menjadi bagian penting. Pekerja sosial melakukan asesmen untuk memetakan kebutuhan setiap orang, sehingga tindak lanjut tidak berhenti pada pemindahan dari ruang publik. Pemkot juga meminta dukungan pekerja sosial provinsi agar proses asesmen dapat berjalan lebih cepat.
Evaluasi operasi akan menentukan apakah pola Bandung layak direplikasi. Ukurannya mencakup ketertiban pelaksanaan, minimnya dampak negatif, kejelasan data, serta keberlanjutan rehabilitasi sosial. Jika berhasil, kolaborasi kota–provinsi ini dapat menjadi acuan penanganan PPKS yang lebih terstruktur di Jawa Barat.
Sumber: Diskominfo Kota Bandung/Pemprov Jawa Barat, diterbitkan 14 September 2026.
Foto ilustrasi: Unsplash.