BANDUNG — Pemerintah Provinsi Jawa Barat menargetkan sistem perlindungan sosial digital menjangkau seluruh 27 kabupaten dan kota pada awal 2027. Saat ini, pelaksanaan percontohan mencakup 11 daerah.
Wakil Gubernur Erwan Setiawan menyampaikan target tersebut setelah rapat di Gedung Sate pada 9 September 2026. Berdasarkan rilis Humas Jabar, pembaruan data menjadi perhatian agar bantuan diterima warga yang memenuhi kriteria.
Identitas Kependudukan Digital disiapkan sebagai salah satu pintu masuk layanan. Integrasi data ditujukan untuk mendukung verifikasi identitas serta pemeriksaan kelayakan calon penerima.
Bandung, Kabupaten Bandung, dan Bandung Barat termasuk daerah tambahan dalam perluasan percontohan 2026. Pemprov juga menyiapkan dukungan melalui Sapawarga dan penyebarluasan informasi oleh Komunitas Informasi Masyarakat.
Agen pendamping dan unsur kewilayahan diharapkan membantu mengenali warga yang membutuhkan. Pendataan diminta mengikuti kondisi kesejahteraan sebenarnya, bukan kedekatan keluarga atau kepentingan tertentu.
Cakupan seluruh daerah masih merupakan target. Pendaftaran dalam layanan digital juga tidak otomatis berarti seseorang memperoleh bantuan karena kelayakan tetap memerlukan pemeriksaan.