BANDUNG – Buruh belum sepenuhnya merasakan kebahagian dari kebijakan yang dikeluarkan pemerintah. Hal itu dikatakan Presiden PPMP Indonesia, Nanang Ibrahim saat mengikuti Focus group discussion (FGD) para tokoh buruh tersebut tegas memutuskan untuk memilih dalam Pilkada.
“Buruh belum sepenuhnya merasakan kebahagiaan lahir dan batin terhadap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah,” kata Nanang Ibrahim di Rumah Makan Sukahati, Jalan Raya Cintaku nomor 200, Cimekar, Cileunyi, Kabupaten Bandung, Sabtu (28/4).
Sejumlah tokoh buruh di Kabupaten Bandung membahas preferensi Politik Kaum Buruh Jelang Pilgub Jabar 2018. Meski belum merasakan kebahagiaan secara langsung FGD para tokoh buruh tersebut sepakat dengan memutuskan untuk memilih dalam Pilkada.
Tokoh buruh yang hadir dan menjadi pembicara pada kesempatan tersebut antara lain, Nanang Ibrahim (Presiden PPMP Indonesia), Sabilar Rosyad (DPW FSPMI Jabar), Jajang Nurjaman (SPIS), Hermawan (KSN Jabar), Adang (SPSI Jabar), Asep (SPN Jabar), Tamirin (PEPPSI), Deden (GOBSI) dan tokoh buruh lainnya.
Dalam FGD yang diselenggarakan LSM Bahana Karya Insani itu Nanang juga mengatakan, sistem kerja kontrak dalam perusahaan membuat tidak adanya kebutuhan sosial, kesehatan dan kepastian terhadap masa depan buruh. ”Dominasi para pemilik modal lebih mendominasi kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah,” ungkapnya.
Menurutnya, pengelolaan sistem jaminan sosial terhadap kepentingan buruh masih buruk. Contohnya, masih banyak buruh yang belum mendapatkan BPJS dan malah sulit untuk menggunakannya.
“Kebutuhan hidup layak bagi buruh masih jauh dari harapan karena masih banyak perusahaan yang memberikan upah di bawah UMK,” ungkapnya lagi.
Sabilar Rosyad mengatakan, Kebijakan perburuhan di Jawa Barat tidak akan terlepas dari kebijakan pusat karena persoalan kebijakan politik. Bagi dia, ada kesan jika buruh dan serikat pekerja semakin dijauhkan dari politik. Oleh karena itu, FSPMI harus ikut mendukung salah satu paslon gubernur.
Dia berpandangan, gerakan organisasi buruh, dianggap seolah-olah buruh berpolitik dan tidak boleh berpolitik. “Organisasi buruh harus mendukung buruh yang akan mencalonkan sebagai calon anggota legislatif dan calon kepala daerah,” ujarnya.
Di bagianlain, Jajang Nurjaman mengungkapkan, pengawasan pada buruh sangat lemah. Sebab, melenceng dari tugas dan fungsinya. Bahkan, pengawas perburuhan lebih cenderung mendatangi pengusaha dan perusahaan tanpa sepengetahuan buruh.
Buruh sangat kecewa terhadap kontrak politik yang telah dibuat oleh buruh dengan calon kepala daerah karena tidak pernah ditepati oleh calon kepala daerah terhadap komitmen kontrak politiknya.
Buruh harus semakin banyak membuat organisasi serikat buruh untuk memperkuat gerakan politik buruh untuk menuntut haknya.
Organisasi buruh harus bersatu dalam membela kepentingan hak buruh.
Hermawan menuturkan, Hingga saat ini kebijakan politik yang berpengaruh terhadap kebijakan buruh yaitu masih sangat kurang. Padahal dengan kemajuan teknologi, Pemerintah harus meningkatkan kesiapan terhadap kemajuan teknologi, seharusnya mempermudah buruh.
Adang mengatakan, siapapun yang terpilih menjadi gubernur di Jawa Barat, diharapkan dapat berpengaruh terhadap kepentingan hak buruh. “Pilgub Jabar 2018 diharapkan menjadi benar-benar berarti bagi kepentingan kaum buruh,” tegasnya.
Sementara itu, Setelah menyampaikan pendapat masing-masing organisasi buruh, mereka selanjutnya menandatangi Deklarasi Pilkada Damai Serikat Pekerja/Serikat Buruh Provinsi Jawa Barat.
