daribandung.com, CIMAHI – Koordinasi antara pemerintah kota dan kabupaten dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, diniali masih lemah. Menyusul meroketnya harga cabai di Jawa Barat termasuk di Kota Cimahi yang terus meroket hingga menembus Rp 120 ribu per-kilogram.
Pengamat Politik Universitas Pasundan, Acuviarta Subrata mengatakan, meningkatnya harga komoditas cabai dikarenakan koordinasi antara provinsi dengan tingkat distibusi serta pemasaran kurang optimal. Selain tentunya faktor cuaca juga mempengaruhi. ”Berdasarkan hasil pemantauan memang ada penurunan produksi karena faktor cuaca,” kata pengamat politik Universitas Pasundan, Acuviarta Subrata saat dihubungi, Minggu (8/1).
Khusus untuk Kota Cimahi, jelas Acuviarta seharusnya Pemerintah Kota Cimahi melakukan kerja sama dengan daerah produksi cabai seperti Kabupaten Bandung dan Bandung Barat. ”Pemerintah Kota Cimahi itu harus bekerjasama dengan otoritas kebijakan di Kabupaten Bandung dan Bandung Barat,” kata dia.
Acuviarta melanjutkan, untuk menekan harga cabai ini, dia menyarankan pemerintah untuk melakukan inspeksi. Kemudian melakukan imbauan kepada rantai pasokan terutama pasar-pasar induk. Pasalnya, saat ini hargadari pengepul atau produksi, kemudian di pasar induk dengan tingkat pedagang ke konsumen harganya berbeda jauh.
”Jika seandainya petani mematok harga antara Rp 50-60 ribu, maka ditingkat konsumen harga cabe bisa melambung mencapai Rp 130 ribu. Harusnya pemerintah memliki insturmen yang cepat juga dalam stabilisasi,” ucap dia.
Menurut Acuviarta, Kota Cimahi juga sebaiknya memiliki semacam pasar semi induk untuk menampung komoditas kebutuhan pokok. Seperti cabai, karena selama inipara pedagang Kota Cimahi kebanyakan mengandalkan Pasar Induk Caringin, Bandung untuk memenuhi kebutuhan cabai. ”Saya kira harus dibangun juga pasar semi induk di Cimahi sehingga pasokan jadi lebih cepat dan terkontrol,” ujar Acuviarta.
