BANDUNG – Ratusan siswa Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 19 Kota Bandung lakukan aksi unjukrasa di lapangan sekolah. Aksi yang dilakukan dipicu karena adanya pungutan dana Edubox kepada siswa kurang mampu. Selain itu, siswa juga menilai selama ini pihak sekolah tidak transparan dalam penggunaan dana.
Yang lebih parah dan akhirnya memicu siswa berdemo adalah karena pihak sekolah melakukan pemotongan anggaran untuk siswa yang mempunyai Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM).
Salah seorang siswa yang tidak mau disebut namanya mengatakan, selama ini para siswa kerap menanyakan pungutan dana Edubox. Namun selama pertanyaan dilontarkan, selam itu pula pihak sekolah bungkam tidak mau menjelaskan secara rinci.
”Dulu perjanjiannya Rp 50 ribu untuk bayar Edubox hanya sekali dalam setahun, tapi kenyataannya malah sebulan sekali. Padahal kita sudah bayar SPP,” katanya, disela-sela aksi, Kamis (28/2).
Tidak hanya itu, lanjutnya, puncak kekesalan terjadi saat beberapa temannya yang mendapat SKTM uangnya langsung dipotong untuk pembayaran Edubox.
”Jadi ada laporan yang anggaran SKTM Rp 1 juta itu langsung dipotong Rp 500 ribu untuk iuran Edubox untuk 10 bulan. Kan itu sudah aneh masa langsung dipotong,” ucapnya dengan nada kesal.
Menurutnya, Edubox adalah sebuah jaringan internet untuk. Menghubungkan server sekolah, dengan beberapa jaringan pendidikan lainnya.
Aksi yang diikuti seluruh siswa mulai dari kelas X, XI dan XII dan mendapat pengawasan dari pihak kepolisian tersebut pun berakhir dengan damai. Terlebih saat aksi berlangsung datang Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum dan Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat Dewi Sartika.
Uu mengaku, kunjungannya ke SMAN 19 setelah mendengar adanya dugaan aksi di sekolah. Kunjungan dadakan itu sebagai bentuk respon dari pemerintah untuk menampung aspirasi dan mencarikan solusi permasalahan.
”Kami ingin mendengar langsung pokok permasalahan yang memicu aksi,” kata Uu.
Menurutnya, pihaknya akan membahas aspirasi yang disampaikan orangtua dan siswa SMAN 19 terkait adanya pungutan sebesar Rp 50 ribu perbulan untuk program EduBox. Sebab, persoalan dugaan pungutan itu yang memicu terjadinya aksi.
”Informasi sudah kami dapat. Kami proses. Ini semua tidak bisa diputuskan hari ini. Kita harus tabbayun terlebih dahulu,” ujarnya.
Namun demikian, Uu mengarahkan pihak sekolah untuk berkoordinasi sesuai dengan mekanisme, yakni melalui Kantor Wilayah Cabang (KCD) Disdik Jabar di wilayah tersebut. Kemudian baru melaporkan ke provinsi guna mendapatkan solusi.
Uu juga mengimbau kepada satuan pendidikan terkait agar lebih mampu mengarahkan siswa pada kegiatan yang produktif. Untuk itu, ia sedikit menyayangkan aksi tersebut.
”Bagaimanapun tugas siswa adalah belajar terutama di jam produktif sekolah. Apalagi sekarang sedang persiapan Ujian Nasional (UN). Tapi saya tetap mengapresiasi. Namun harus disesuaikan juga dengan peran mereka sebagai siswa,” tandasnya.
