darikbandung.com, LUAPAN kekecewaan publik pada PPDB tahun ini terjadi di Gedung DPRD Kota Bandung, Jalan Sukabumi, Kota Bandung, Senin (6/7). Mereka berasal dari orang tua siswa dan sejumlah pemerhati pendidikan.
Sejak pagi, sekitar pukul 10.00 WIB hingga pukul 13.00 WIB mereka beraudiensi dan langsung diterima Ketua Komisi D DPRD Kota Bandung Achmad Nugraha. Di situ, salah seorang peserta rapat, yang juga orang tua siswa mengaku kecewa kepada Wali Kota Bandung Ridwan Kamil, perumus PPDB tahun 2015. ’’Ridwan Kamil suka mempersulit orang miskin. Ongkoh ditarima (katanya diterima) sekarang disuruh mengundurkan diri,’’ teriak Lia, 40.
Saat audiensi dengan ketua Komisi D, para orang tua siswa menyampaikan beberapa keluhan terkait PPDB. Mulai aturan dalam wilayah, luar wilayah dan luar kota, PPDB afirmasi, dan aturan proses PPDB lainnya. ’’Baru dua tahun ini saya melihat kekacauan dalam dunia pendidikan yang benar-benar kacau setelah dipimpin Ridwan Kamil, meni rese,’’ ujar Tatang warga Ciroyom saat menyampaikan keluhan.
Sambil membentangkan spanduk, mereka juga saling berorasi terkait PPDB kali ini. Terlihat begitu kecewa dengan sistem yang diberlakukan oleh orang nomor satu di Kota Bandung itu. Bahkan, menurut Achmad Nugraha, Pemerintah Kota Bandung belum siap untuk melaksanakan sistem tersebut. ’’Kalau liat kondisinya gini ya belum siap,’’’ ujar dia.
Koordinator GMPP Harry Santoni di hadapan Komisi D, di ruang Paripurna DPRD Kota Bandung mengungkapkan, gaya kepemimpinan Ridwan Kamil, dalam menyelesaiakan karut marut PPDB tahun 2015, mengunakan cara-cara orde baru. ’’Menurunkan polisi dengan mendatangi rumah-rumah warga, sangat tidak elegan. Ini cara intimidasi ,” ujar dia, yang sontak mendapat sambutan meriah dan tepuk tangan dari yang hadir.
Dia menjelaskan, karut marut PPDB itu juga akibat adanya rekayasa penandatanganan Peraturan Wali Kota (Perwal), terutama dalam penanggalan. Hal itu. Lanjut dia, mengakibatkan kurangnya sosialisasi pada masyarakat.
Pada sisi lain membludak pendaftar siswa tidak mampu, tidak sepenuhnya bisa menyalahakan masyarakat. Kondisi itu terjadi karena ada jaminan wali kota yang memerintahkan para lurah untuk memfasilitasi warga pemohon SKTM.
Di lapangan faktanya sungguh ironis, hasil pendataan para lurah yang dilaksanakan dari tanggal 1 hingga 28 Mei dan diserahkan ke Dinas Pendidikan tidak diverifikasi. Kejadian itu disesalkan para lurah, yang kini terindikasi jadi pihak yang disalahkan. ’’Kami sudah melaksanakan perintah pimpinan. Tetapi kini jadi pihak yang disalahkan,” kata lurah yang minta dirahasiakan namanya.
Atas referensi itu dengan tegas, Koordinator GMPP Hary Santoni dan Koordinator Fortusis Dwi Soebawanto mendukung hak interplasi yang digagas para anggota DPRD Kota Bandung. ’’Kami mendukung intreplasi kepada walikota Bandung atas karut marut PPDB Kota Bandung tahun 2015,” tegas mereka.
Ketua Komisi D DPRD Kota Bandung Achmad Nugraha, usai dialog dengan para pengunjuk rasa, kepada wartawan mengatakan, kemarin membuktikan kisruh PPDB yang terjadi di masyarakat akibat sikap wali kota yang hanya bicara memperhatikan pendidikan.
’’Kadisdik disetir, warga miskin disuruh mundur. Dampaknya tidak dihitung panjang. Saya menyesalkan ini terjadi. Jangan korbankan masyarakar,” kata Achmad dengan nada berapi-api.
Di balik itu, politikus PDIP ini menuding, wali kota bersembunyi di balik kejujuran rakyat. Meruncingnya masalah PPDB tidak lain guna menutupi kepanikan. Fase selanjutnya jelas Achmad, seandainya wali kota keukeuh (tetap) pada pendiriannya, kami tetap maju dengan interplasi,” tukas dia.
Menyoal PPDB diulang, ketua Komisi D ini berpendapat, tidak semudah membalikan telapak tangan. Sejauh ini dewan memantau kinerja Disdik Kota Bandung, bekerka tidak sesuai apa yang dikatakan dengan yang dikerjakan. ’’Kadisdik (Elih Sudiapermana), bekerja bertolak belakang dengan hatinya. Beliau seperti bukan dirinya sendiri,” imbuh Achmad.
Luapan aksi juga dilakukan sejumlah orang tua siswa di Balai Kota Bandung. Salah satu orang tua siswa, Hari Santoni menjelaskan, sistem PPDB tahu ini tampak tidak transparan. Kuota pengguna jalur akademis seharusnya ada di angka 60 persen sementara untuk SKTM hanya 20 persen. Namun, kenyataannya pengaturan dalam peraturan wali kota (perwal) tersebut tidak teraplikasikan dengan baik.
Setelah adanya kasus pemunduran diri dari ribuan pendaftar PPDB yang melalui jalur afirmasi lewat Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) palsu, Wali Kota Bandung Ridwan Kamil menyebut hal itu ada kaitan dengan peran mafia.
Karena itu, untuk mengatasinya, pria akrab disapa Emil ini menyampaikan, sudah melibatkan pemeriksaan yang dilakukan polisi. Dilakukan dengan cara langsung turun ke lapangan dan memeriksa mafia-mafia yang ikut terlibat. ’’Mafia tersebut dari tahun ke tahun selalu memanipulasi hak-hak orang baik dan selalu mengintimidasi lurah-lurah,’’ ucap dia kepada wartawan di balai kota.
Emil menyampaikan, hasil pemeriksaan itu akan muncul pada Kamis (9/7) mendatang. ’’Sekarang polisi sedang melakukan pemeriksaan. Mudah-mudahan hari Kamis ada kabar. Sehingga tahun ini kita akan berhentikan kejahatan di dunia pendidikan,’’ ujar dia.
Lebih lanjut Ridwan mengatakan, akan terus memproses kejahatan pendidikan di Kota Bandung. Karena menurutnya, hal itu jangan sampai merugikan psikolog anak-anak peserta didik. ’’Anak-anak di Bandung akan dilindungi dan dipastikan untuk tetap bersekolah,’’ papar dia.
Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung Elih Sudiapermana menjelaskan, sistem PPDB yang sempurna membutuhkan waktu dan proses. Apabila ada yang kurang, maka pihaknya akan bekerja optimal untuk mengejar kekurangan. ’’Mohon waktu, karena nggak bisa ngadu hari ini, Selesai hari ini. Yang penting sampai tanggal 9 (Kamis besok) itu janji kita sudah clear,” ungkap dia. (fie/edy/hen)
